Demi masyarakat Minsel, Bupati tandatangani Perkada Minsel 2020.
Demi masyarakat Minsel, Bupati tandatangani Perkada Minsel 2020.

Amurang, Swarasuluttv-Perihal Peraturan Kepala Daerah (Perkada, red) pengganti APBD Minahasa Selatan 2020 ini, nampaknya tak perlu dipersoalkan lagi. Bagaimana tidak Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu SE, mengambil langkah Preventif dengan menetapkan Perkada tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak Depdagri.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.. Melky Manus

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Minsel Melky Manus Sstp Msi, saat di mintai tanggapannya mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari pihak berkompeten untuk Perkada Minsel. dengan demikian pihaknya akan menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultasi dengan Depdagri.

Disamping itu Assisten lll Setdakab Minsel saat ditemui sejumlah awak media Minsel mengatakan bahwa Perkada sudah ditandatangani. “Kemarin saya sudah manandatangani kolom paraf koordinasi,” aku Efer Poluakan.

Menurut Kepala Bappelitbang Minsel Tertius Ulaan Jika tidak ada aral melintang, penggunaan APBD Minsel sudah bisa dilakukan pekan depan. Sebab, hampir dapat dipastikan, pekan ini dokumen Perkada Minsel telah dimasukkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri. “Pekan ini Dokumen Perkada Minsel akan segera dimasukkan ke Kemenkeu dan Kemendagri. Pekan depan APBD Minsel sudah jalan,” kata Ulaan.

Ahli Bidang Hukum Pemkab Minsel, Brando Tampemawa mengatakan, konsultasi tentang Perkada APBD oleh Bupati Minsel, Christiany Paruntu, ke Kemendagri, memiliki kekuatan hukum. “Konsultasi Bupati Minsel ke Kemendagri ada dasar hukumnya. Jadi, hasil konsultasi kepala daerah pun memiliki kekuatan hukum,” jelas Tampemawa.

Soal Perkada, terang Tampemawa, sudah mendesak untuk diterbitkan. Sebab kata dia, jika Bupati Minsel tidak bisa menerbitkan Perkada APBD, ada sanksi berat yang bisa diberikan Kemendagri. “Perkada memang sudah harus diterbitkan. Dilihat dari waktu, Ini sudah sangat mendesak. Malah, jika bupati tidak menerbitkan Perkada APBD, sesuai Undang Undang, bupati bisa kena sanksi,” tegas Tampemawa.

Hal ini tentu saja sejumlah Pegawai Negeri Sipil di Minsel, merasa lega. ” Puji Tuhan, Perkada sudah bisa ditandatangani oleh Bupati. Kami bangga Bupati telah berusaha keras agar anggaran tahun 2020 ini bisa jalan,” ujar salah satu Sekretaris SKPD Minsel, yang enggan namanya dimediakan.

Katanya, rasa syukur yang sama ini juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Minsel. (Dolvie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here