Sidang Paripurna penetapan AKD DPRD Minsel, seperti ini, gagal digelar.
Sidang Paripurna AKD DPRD Minsel Batal Digelar, Ini Penyebabnya//
Catatan : Dolvie J Mangindaan.
Sidang Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Kabupaten Minahasa Selatan, yang dijadwalkan Rabu (16/10/2019) hari ini tak jadi digelar. Hal ini diduga lantaran masih adanya tarik menarik antara Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP, sebagai peraih kursi terbanyak di Dekab Minsel.
Tak hanya itu, tertundanya sidang tersebut, diduga juga lantaran perebutan kursi Ketua Komisi.
Sidang Paripurna penetapan AKD DPRD Minsel, seperti ini, gagal digelar.
Seperti diketahui, pimpinan tiga Komisi yang ada di DPRD Minsel, ditambah dengan perebutan posisi pimpinan di Balegda, Banmus dan Badan Kehormatan. menjadi target utama para petinggi dari 30 wakil rakyat Minsel tersebut.
Dari sumber resmi, daftar nama Anggota DPRD yang masuk ke Sekretariat DPRD. Untuk dimasukkan dalam struktur Komisi dan alat Kelengkapan lainnya, yakni Fraksi Demokrat, dan Fraksi Primanas (Perindo dan PAN). Sementara Fraksi Golkar, PDIP dan Nasdem, belum memasukkan daftar anggota DPRD yang nanti akan duduk di Alat Kelengkapan Dewan.
Hal ini dengan demikian, berarti perebutan kursi Ketua Komisi menjadi mahal, tak ayal hingga berita ini diturunkan diduga kuat belum ada kesepakatan antara Kubu Golkar Nasdem dan Kubu PDIP Primanas.
Nah, sedikit keterangan sehingga terjadinya, hal tersebut. Jumlah kursi Golkar dan PDIP sama yakni 10 dan 10, sementara masing-masing koalisi nasdem dengan 3 kursi anggota, dan Primanas dengan 3 anggota. Selanjutnya Partai Demokrat dengan 3 kursi, kabarnya belum menentukan sikapĀ  berkoalisi dengan dua kubu itu.
Jika dihitung secara matematis dalam pemilihan pimpinan komisi, jika Golkar dengan Nasdem, bisa meraih 4 suara per komisi, dan PDIP Primanas sama dengan 4 kursi. Berarti belum tentu setiap Ketua Komisi dipegang oleh Fraksi Golkar atau PDIP, nah apabila Fraksi Demokrat, yang mengutus satu satu kursi di tiga Komisi, bisa menjadi penentu. Tinggal seberapa hebat konsolidasi masing-masing dari pimpinan Fraksi besar. Sudah barang tentu, Empat Alat Kelengkapan DPRD ini, belum tentu diraih oleh Fraksi Golkar dan PDIP.
Menanggapi ini, tokoh masyarakat Minsel Julian Porawow berpendapat, menjadi suatu keanehan, apabila Fraksi kecil meraih posisi ketua di AKD. “Karena logikanya apabila Golkar dan PDIP. mengikuti arus Koalisi besar Nasional dalam Pilpres lalu, maka Kekuatan keduanya mendominasi, Seluruh Alat Kelengkapan di Dewan. Dan Faksi Nasdem, Fraksi Primanas dan Fraksi Demokrat, akan menjadi penonton alias iko mata. Apalah artinya, duduk sebagai anggota DPRD Minsel, lantas tak meraih salah satu pimpinan AKD di DPRD Minsel,”kata dia.(dolvie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here